POLICY DIALOGUE
POLICY DIALOGUE
Aturan hukum di Indonesia memberikan pedoman bagi pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari suatu proyek/kegiatan. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Turunan dari UU No. 32/2009 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan yang menekankan pada perlunya untuk mempersiapkan berbagai dokumen kajian lingkungan – AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) – untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. PP tersebut menjelaskan tentang persyaratan AMDAL, UKL/UPL atau SPPL, proses perizinan, pedoman persiapan berbagai dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik, mekanisme penanganan keluhan, pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah manajemen serta mitigasi untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan. UKL-UPL berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan upaya/kegiatan yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha/kegiatan. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) adalah pernyataan untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan AMDAL atau UKL-UPL.

Tata Kebijakan Nasional dan Bank Dunia

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Kegiatan yang Memerlukan AMDAL memberi daftar kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan AMDAL atau UKL-UPL. Pasal 3(4) menyatakan bahwa AMDAL tidak diperlukan untuk kegiatan (c) yang mendukung konservasi kawasan lindung, (e) budidaya tanpa dampak (merugikan) lingkungan yang signifikan, dan (f) budidaya oleh masyarakat adat di suatu daerah tetap yang tidak mengurangi fungsi kawasan lindung dengan melakukan pemantauan/pengawasan ketat.

Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial dari Bank Dunia (WB, World Bank) menjelaskan tentang persyaratan untuk melakukan identifikasi dan penilaian resiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan berbagai proyek yang didukung oleh Bank Dunia. Standar-standar tersebut akan: (a) mendukung pencapaian praktek internasional yang baik yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan sosial; (b) membantu dalam memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial di tingkat nasional dan internasional; (c) meningkatkan aspek non-diskriminasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan tata kelola; dan (d) meningkatkan hasil pembangunan yang berkelanjutan dari proyek melalui keterlibatan pemangku kepentingan secara terus-menerus.