Mekanisme Hibah Khusus – Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia dirancang untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) agar terlibat penuh dalam memastikan hak dan akses hutan dan lahan serta mendapatkan peluang mata pencaharian-penghidupan dari pengelolaannya secara lestari.

NATIONAL STEERING COMMITTEE

Melalui Fasilitasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN), telah dilakukan Musyawarah Regional selama periode bulan Januari-Juni 2014, untuk menetapkan National Steering Committee (NSC) DGMI. Saat ini, NSC DGMI beranggotakan 11 orang, merupakan perwakilan 7 wilayah, yaitu: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, ditambah 2 orang yang secara khusus mewakili kaum perempuan MAKL yang ditunjuk konstituen melalui proses partisipatif, serta 2 orang yang mewakili Pemerintah dan DKN.

Read More

Photo Gallery

Video Gallery

NATIONAL EXECUTING AGENCY

Melalui Fasilitasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN), telah dilakukan Musyawarah Regional selama periode bulan Januari-Juni 2014, untuk menetapkan National Steering Committee (NSC). NSC kemudian memilih Samdhana Institute sebagai National Executing Agency (NEA)

Read More

 
 

Sampai saat ini lokasi yang tepat dan kegiatan khusus DGMI masih sangat terbuka di 7 region (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua). Namun demikian NSC telah menetapkan prioritas pendanaan hibah pada kegiatan dan komunitas yang memiliki kharakteristik sebagai berikut :

  • Telah memiliki atau setidaknya telah memulai pengerjaan pemetaan daerah mereka
  • Telah memulai, mempersiapkan atau memulai proses pengajuan ijin Hutan Adat dan/ atau Perhutanan Sosial
  • Komunitas yang hidup di daerah retan seperti area gambut, daerah yang retan akan kebakaran hutan, pulau terpencil atau daerah yang retan terhadap tekanan industri seperti pertambangan atau perkebunan

Read More

POLICY DIALOGUE

Aturan hukum di Indonesia memberikan pedoman bagi pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari suatu proyek/kegiatan. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Turunan dari UU No. 32/2009 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan yang menekankan pada perlunya untuk mempersiapkan berbagai dokumen kajian lingkungan – AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) – untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

PP tersebut menjelaskan tentang persyaratan AMDAL, UKL/UPL atau SPPL, proses perizinan, pedoman persiapan berbagai dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik, mekanisme penanganan keluhan, pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah manajemen serta mitigasi untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan. UKL-UPL berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan upaya/kegiatan yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha/kegiatan. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) adalah pernyataan untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan AMDAL atau UKL-UPL